Selamat Datang Di Website IAIDU - Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2014/2015 dilaksanakan pada tanggal 18 Mei s/d 19 Agustus 2014 di Kantor Biro Rektor IAIDU Asahan Jl. Mahoni Kompleks PMDU Asahan Kisaran Jadwal Perkuliahan
  Search  
   
 
 
  TENTANG IAIDU  
   
   
  KEMAHASISWAAN  
   
   
  PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
   
   
  Pengunjung  
   
 

Sejak 28 Des 2011
 
 
KEDUDUKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam Di Indonesia Telah Berlangsung Sejak Masuknya Islam Ke Indonesia. Menurut Catatan Sejarah Masuknya Islam Ke Indonesia Dengan Damai, Berbeda Dengan Daerah-daerah Lain Kedatangan Islam Dilalui Lewat Peperangan, Seperti Mesir, Irak, Parsi Dan Beberapa Daerah Lainnya. Peranan Para Pedagang Dan Muballigh Sangat Besar Sekali Andelnya Dalam Proses Islamisasi Di Indonesia. Salah Satu Jalur Proses Islamisasi Itu Adalah Pendidikan.

Hakekat Pendidikan Itu Adalah Pembentukan Manusia Kea Rah Yang Dicita-citakan. Dengan Demikian Pendidikan Islam Adalah Proses Pembentukan Manusia Ke Arah Yang Dicita-citakan Islam, Para Pedagang Atau Muballigh Adalah Orang Yang Melakukan Aktifitas Pendidikan. Apa Argument Yang Dikemukakan Bahwa Kegiatan Para Pedagang Atau Muballigh Itu Digolongkan Kepada Aktifitas Pendidikan? Untuk Itu Dilihat Dari Sudut Esensi Pendidikan.

Esensi Pendidikan Itu Adalah Dengan Melihat Unsur Dasar Pendidikan. Unsur Dasar Pendidikan Itu Ada Lima, Adanya Unsur Pemberi Dan Penerima, Unsur Ketiga Adalah Adanya Tujuan Baik. Unsur Ke Empat Cara Atau Jalan Yang Baik, Dan Unsur Kelima Adanya Konteks Positif. (Muhadjir, 1987:15).

Apabila Kelima Kriteria Ini Dikaitkan Dengan Aktifitas Para Pedagang Dan Muballigh, Maka Aktifitas Mereka Itu Telah Termasuk Ke Dalam Aktifitas Pendidikan.

Melihat Kepada Kegiatan Pendidikan Islam Di Indonesia, Maka Dapat Dilihat Bahwa Pendidikan Islam Tersebut Telah Banyak Memainkan Peranannya Dalam Rangka Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Selain Dari Itu Telah Terjadi Pula Dinamika Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia. Salah Satu Yang Amat Strategis Dalam Dinamika Itu Adalah Masuknya Pendidikan Islam Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional.

Makna Yang Terkandung Di Dalamnya Bahwa Pendidikan Islam Diakui Keberadaannya Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Yang Dibagi Kepada Tiga Hal. Pertama Pendidikan Islam Sebagai Lembaga, Kedua Pendidikan Islam Sebagai Mata Pelajaran Dan Ketiga Pendidikan Islam Sebagai Nilai (value).

 

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pendidikan Memiliki Nilai Yang Strategis Dan Urgen Dalam Pembentukan Suatu Bangsa. Pendidikan Itu Juga Upaya Untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa Tersebut. Sebab Lewat Pendidikanlah Akan Diwariskan Nilai-nilai Luhur Yang Dimiliki Oleh Bangsa Tersebut, Karena Itu Pendidikan Tidak Hanya Berfungsi Untuk how To Know, Dan how To Do, Tetapi Yang Amat Penting Adalah how To Be, Bagaimana Supaya how To Be Terwujud? Maka Diperlukan Transfer Budaya Dan Kultur.

Oleh Karena Demikian Pentinya Masalah Yang Berkenaan Dengan Pendidikan Maka Perlu Diatur Suatu Aturan Yang Baku Mengenai Pendidikan Tersebut, Yang Dipayungi Dalam Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional Adalah Satu Keseluruhan Yang Terpadu Dari Semua Satuan Dan Kegiatan Pendidikan Yang Berkaitan Satu Dengan Lainnya Untuk Mengusahakan Tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional.

Bangsa Indonesia Di Awal Kemerdekaannya Sungguh Sangat Serius Untuk Membenahi Pendidikan. Ada Beberapa Catatan Sejarah Dari Kronologisnya Menunjukkan Keseriusan Dan Kesungguhan Para Pendiri Negara Ini Untuk Membenahi Pendidikan. Catatan Tersebut Adalah Sebagai Berikut :

  1. Tahun 1946, Membentuk Panitian Penyelidik Pendidikan Dan Pengajaran
  2. Tahun 1947, Kongres Pendidikan I Di Solo
  3. Tahun 1948 Membentuk Panitia Pembentukan Rancangan Undang-undang Pendidikan.
  4. Tahun 1949 Kongres Pendidikan II Di Yogyakarta
  5. Tahun 1950 Lahirnya UU No. 4 Tahun 1950 Undang-Undang Tentang Dasar Pendidikan Dan Pengajaran (UUPP)
  6. Tahun 1954 Lahirnya UU No. 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya UU No. 4 Tahun 1950
  7. Tahun 1961 Lahirnya UU Tentang Perguruan Tinggi
  8. Tahun 1965 Lahirnya Majelis Pendidikan Nasional
  9. Tahun 1989 Lahirnya UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN)
  10. Tahun 1990 Lahirnya PP No. 27, 28, 29, Dan 30 Tahun 1990
  11. Tahun 1991 Lahirnya PP No. 72 Dan 73 Tahun 1991
  12. Tahun 1992 Lahirnya PP No. 38 Dan 39
  13. Tahun 1999 Lahirnya PP No. 60 Dan 61
  14. Tahun 2003 Lahirnya UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional Menggantikan UU No. 2 Tahun 1989

UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 Ayat (2) Mengamanahkan Bahwa Pendidikan Yang Dimaksud Harus Diusahakan Dan Diselenggarakan Oleh Pemerintah Sebagai “suatu Sistem Pendidikan Nasional”.

Visi Pendidikan Nasional Adalah “Terwujudnya Sistem Pendidikan Nasional Sebagai Pranata Sosial Yang Kuat Dan Berwibawa Untuk Memberdayakan Semua Warga Negara Indonesia Berkembang Menjadi Manusia Yang Berkualitas Sehingga Mampu Dan Proaktif Menjawab Tentang Zaman Yang Berubah”.

Adapun Misi Pendidikan Nasional Adalah :

1.        Mempunyai Perluasan Dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan Yang Bemutu Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

2.        Membantu Dan Memfasilitasi Pengembangan Potensi Anak Bangsa Secara Utuh Sejak Usia Dini Sampai Akhir Hayat Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Belajar

3.        Mempersiapkan Kesiapan Masukan Dan Kualitas Masukan Dan Kualitas Proses Pendidikan Untuk Mengoptimalkan Pembentukan Kepribadian Yang Bermoral

4.        Meningkatkan Keprofesionalan Dan Akuntabilitas Lembaga Pendidikan Sebagai Pusat Pembudayaan Ilmu Pengetahuan, Keterampilan, Pengalaman, Sikap Dan Nilai Berdasarkan Standar Nasional Dan Global

5.        Memberdayakan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Prinsip Otonomi Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan UU No. 20 Tahun 2003)

Strategi Pengembangan Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Meliputi :

  1. Pelaksanaan Pendidikan Agama Serta Akhlak Mulia
  2. Pengembangan Dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi
  3. Proses Pembelajaran Yang Mendidik Dan Dialogis
  4. Evaluasi, Akreditasi Dan Sertifikasi Pendidikan Yang Memberdayakan
  5. Peningkatan Keprofesionalan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
  6. Penyediaan Sarana Belajar Yang Mendidik
  7. Pembiayaan Pendidikan Yang Sesuai Dengan Prinsip Pemerataan Dan Berkeadilan
  8. Penyelenggaran Pendidikan Yang Terbuka Dan Merata
  9. Pelaksanaan Wajib Belajar
  10. Pelaksanaan Otonomi Manajemen Pendidikan
  11. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat
  12. Pusat Pemberdayaan Dan Pengembangan Masyarakat
  13. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003)

 

DUDUKNYA PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Untuk Meletakkan Duduknya Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Perlu Diklasifikasikan Kepada Tiga Hal :

  1. Pendidikan Islam Sebagai Lembaga

a.        Lembaga Pendidikan Formal

1)    Pendidikan Dasar (Pasal 17) Menyebutkan :

Pendidikan Dasar Berbentuk Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Serta Sekolah Menengah Pertama Dan Madrasah Tsanawiyah Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

2)    Pendidikan Menengah (Pasal 18) :

Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas , Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Madrasah Aliyah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

3)    Pendidikan Tinggi (Pasal 20)

Pendidikan Tinggi Dapat Berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut Atau Universitas

b.        Lembaga Pendidikan Nonformal (Pasal 26)

Satuan Pendidikan Nonformal Terdiri Atas Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Dan Majelis Taklim Serta Satuan Pendidikan Sejenis

c.        Lembaga Pendidikan Informal (Pasal 27)

Kegiatan Pendidikan Informal Yang Dilakukan Keluarga Dan Lingkungan Berbentuk Kegiatan Belajar Secara Mandiri.

d.        Pendidikan Usia Dini (Pasal 28)

Pendidikan Usia Dini Pada Jalur Pendidikan Formal Berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) , Raudhatul Athfal Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

e.        Pendidikan Keagamaan (Pasal 30)

1)       Pendidikan Keagamaan Diselenggarakn Oleh Pemerintah Dan/atau Kelompok Masyarakat Dari Pemeluk Agama, Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

2)       Pendidikan Keagamaan Berfungsi Mempersiapkan Peserta Didik Menjadi Anggota Masyarakat Yang Memahami Dan Mengamalkan Nilai-nilai Ajaran Agamanya Dan/atau Menjadi Ahli Agama

3)       Pendidikan Keagamaan Dapat Diselenggarakan Pada Jalur Pendidikan Formal, Non Formal Dan Informal

4)       Pendidikan Keagamaan Berbentuk Pendidikan Diniyah, Pesantren, Pasraman, Pabhaya Samena, Dan Bentuk Lain Yang Sejenis

5)       Ketentuan Mengenai Pendidikan Keagamaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Dan Ayat (4) Diatur Lebih Lanjut Dengan Peraturan Pemerintah.

  1. Pendidikan Agama Sebagai Mata Pelajaran

·         Kurikulum Disusun Sesuai Dengan Jenjang Pendidikan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Memperhatikan :

1)       Peningkatan Iman Dan Taqwa

2)       Peningkatan Akhlak Mulia

3)       Peningkatan Potensi, Kecerdasan Dan Minat Peserta Didik

4)       Keragaman Potensi Daerah Dan Lingkungan

5)       Tuntutan Pembangunan Daerah Dan Nasional

6)       Tuntutan Dunia Kerja

7)       Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dan Seni

8)       Agama

9)       Dinamika Perkembangan Global

10)    Persatuan Nasional Dan Nilai-nilai Kebangsaan (pasal 36 Ayat 3)

·         Kurikulum Pendidikan Nasional Dasar Dan Menengah Wajib Memuat :

1)       Pendidikan Agama

2)       Pendidikan Kewarganegaraan

3)       Bahasa

4)       Matematika

5)       Ilmu Pengetahuan Alam

6)       Ilmu Pengetahuan Sosial

7)       Seni Dan Budaya

8)       Pendidikan Jasmani Dan Olah Raga

9)       Ketrampilan / Kejuruan

10)    Muatan Lokal

·         Kurikulum Pendidikan Tinggi Wajib :

1)       Pendidikan Agama

2)       Pendidikan Kewarganegaraan

3)       Bahasa

Dalam UU Juga Disebutkan Bahwa Pendidikan Agama Adalah Hak Peserta Didik, Disebutkan : Setiap Peserta Didik Pada Setiap Satuan Pendidikan Berhak (a) Mendapatkan Pendidikan Agama Sesuai Dengan Agama Yang Dianutnya Dan Diajarkan Oleh Pendidik Yang Seagama (Pasal 12 Ayat (a)). Dalam Bagian Penjelasan Diterangkan Pula Bahwa Pendidik Dan/atau Guru Agama Yang Seagama Dengan Peserta Didik Difasilitasi Dan/atau Disediakan Oleh Pemerintah Atau Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kebutuhan Satuan Pendidikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 41 Ayat (3).

  1. Nilai-Nilai Islami Dalam UU No. 20 Tahun 2003

Inti Dari Hakikat Nilai-nilai Islami Itu Adalah Nilai Yang Membawa Kemaslahatan Dan Kesejahteraan Bagi Seluruh Makhluk (sesuai Konsep Rahmatan Lil’alamin), Demokratis, Egalitarian Dan Humanis.

 

PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI ERA KEMAJUAN

Melihat Kepada Perkembangan Zaman Maka Sudah Selayaknya IAIN Yang Selama Ini Terkonsentrasi Dalam Bidang Ilmu-ilmu Keislaman, Akan Bergerak Ke Arah Menseimbangkan Antara Ilmu-ilmu Yang Tergolong Bersumber Dari Kewahyuan Dan Non Kewahyuan. Berkenaan Dengan Itu IAIN SU Telah Merencanakan Akan Menuju Ke Universitas, Dengan Beberapa Pertimbangan :

1.        Konsep Pendidikan Islam Seutuhnya Dan Secara Khusus Konsep Universitas Islam Adalah Mengembangkan Dua Jenis Keilmuan Yaitu perennial Knowledge Dan acquired Knowledge (ilmu Naqliyah Dan Aqliyah). (Hasil Konferensi Pendidikan Islam Se-Dunia, Naquib Al Attas, Al-Syaibani, Al-Abrasyi, Al-Ainaini, Al-Ashraf)

2.        Pada Saat Dibukanya Perkuliahan Sekolah Tinggi Islam Yang Pertama Tanggal 8 Juli 1945 Di Jakarta, Kurikulum Yang Dipakai Adalah Mencontoh Kurikulum Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo. Erat Kaitannya Bahwa Ketika Itu Al-Azhar Masih Terkonsentrasi Kepada Ilmu-ilmu Diniyah, Sedangkan Sekarang Al-Azhar Telah Membuka Fakultas-fakultas Eksakta Dan Sosial Disamping Fakultas Ilmu-ilmu Keagamaan.

3.        Sejak Diberlakukannya UU No. 2 Tahun 1989 Dan Diiringi Dengan Seperangkat PP, Terutama PP No. 28 (tentang Pendidikan Dasar) Dan PP No. 29 (tentang Pendidikan Menengah), Madrasah Digolongkan Kepada Sekolah Yang Berciri Khas Agama Islam. Madrasah Sebagai Sekolah Pada Program Pokoknya Adalah Apa Yang Diberikan Di Sekolah.

4.        Kecenderungan Masyarakat Saat Sekarang Ini Adalah Menginginkan Putra-putri Mereka Mendalami Ilmu-ilmu Umum, Tetapi Memiliki Jiwa Agama Yang Kuat.

Sebagai Sebuah Universitas Maka Ilmu Yang Dikembangkan Meliputi Ilmu Eksakta, Sosial, Humaniora Dan Ilmu-ilmu Keagamaan, Yang Selanjutnya Akan Dirancangkan Integrated Diantara Ilmu-ilmu Yang Bersumber Dari Wahyu Dengan Ilmu Yang Bersumber Dari Non Wahyu.

 

PENDIDIKAN ISLAM DI OTONOMI DAERAH

Salah Satu Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pendidikan Islam Di Otonomi Daerah Ini Adalah Apakah Lembaga Pendidikan Islam Itu Berhak Mendapat Bantuan Pendanaan Dari Pemerintah Daerah Atau Tidak. Akar Permasalahannya Adalah Bertolak Dari Pendidikan Adalah Salah Satu Yang Diotonomkan, Sedangkan Agama Tidak. Karena Agama Tidak Diotonomkan Termasuklah Seluruh Perangkat-perangkat Keagamaan Tidak Diotonomkan Seperti Pendidikan Agama. Karena Tidak Diotonomkan Maka Sebagaian Pemerintah Daerah Enggan Untuk Memberikan Bantuan Kepada Lembaga-lembaga Pendidikan Agama.

Jika Dilihat Makna Yang Esensi Praktek Pendidikan, Sebetulnya Antara Pendidikan Umum Dan Agama Tidak Ada Perbedaan, Karena Kedua-duanya Bertujuan Untuk Mencerdasakan Kehidupan Bangsa.

Apabila Kita Kembali Kepada Hakikat Otonomi Daerah, Dimana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bukanlah Bawahan Dari Pemerintah Provinsi, Maka Bupati/Walikota Bertanggung Jawab Kepada DPRD Setempat, Karena Itu Alokasi Pendanaan Setempat Ditentukan Oleh Pemerintah Daerah Dan DPRD Setempat. Bertolak Dari Hal Ini Penulis Optimis Bahwa Lembaga Pendidikan Islam Akan Mendapat Hak Yang Sama Seperti Yang Diperoleh Oleh Lembaga Pendidikan Umum.

 

KESIMPULAN

Pendidikan Islam Di Indonesia Adalah Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Pendidikan Nasional. Secara Kelembagaan Pendidikan Islam Telah Wujud Sejak Masuknya Islam Ke Indonesia Dan Telah Banyak Memainkan Peranannya Dalam Rangka Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Tidak Sedikit Dari Tokoh-tokoh Dan Pemimpin Nasional Baik Yang Tergolong Pendiri Bangsa, Maupun Pemimpin Bangsa Yang Berasal Dari Pendidikan Islam-Pesantren, Madrasah, Surau, Dayah-.

Pendidikan Islam Semakin Kukuh Kedudukannya Setelah Masuk Dan Inklusif Dalam Sistem Pendidikan Nasional Yang Diatur Dalam UU No. 2 Tahun 1989 Yang Selanjutnya Diatur Pula Serangkaian Peraturan Pemerintah Yang Berkenaan Dengan Pendidikan Dan Kemudian Dilanjutkan Pula Dengan Diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003.

Sedangkan Untuk Pengembangan Pendidikan Tinggi Sudah Saatnya Diprogramkan Agar Adanya Universitas Islam Negeri  diberbagai Daerah Di Indonesia Termasuk Sumatera Utara.

 

DAFTAR BACAAN

 

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, Aims And Objectives Of Islamic Education, Jedah, King Abdul Aziz University, 1979

Al-Abrasyi, Muhammad Athiyah, al-Tarbiyyah Al-Islamiyah, Mesir, Bab Al-Halabi, 1964

Al-Ainaini, Abu Khalil, Falsafah Al-Tarbiyah Al-Islamiyah Fi Al-Quran Al-Karim, Kairo, Daar Al-Fikri Al-Arabi, 1980

Daulay, Haidar Putra, Historisitas Dan Eksistensi Pesantren, Sekolah Dan Madrasah, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2002

__________________, Sejarah Dan Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia, Bandung, Cita Pustaka Media, 2001

__________________, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia, Medan, IAIN Press, 2002

Keywords : Islamisasi, pendidikan islam
Download File : file_jurnal_islam.pdf